[Berita] Ini Dia Proyek-Proyek DPR Yang Jadi Sorotan

Jakarta - Hati-hati menjadi pejabat publik, tak terkecuali menjadi anggota DPR. Sebab segala polah tingkah Wakil Rakyat akan selalu menjadi perhatian. Karena di bahu merekalah rakyat menitipkan amanah.

Karena itu tidak heran setiap kali DPR berencana menggelar proyek, semua mata dan telinga mengarah ke Senayan. Bukan bermaksud menaruh curiga, namun rakyat hanya hendak memastikan kegiatan DPR, yang menggunakan uang negara, tidak menyimpang. Nah, proyek-proyek DPR yang menjadi sorotan antara lain:

1. Gedung Baru DPR

Ruang yang sempit menjadi salah satu dasar pertimbangan DPR hendak membangun gedung baru. Pembangunan gedung baru ini sebenarnya mulai diusulkan DPR periode 2004-2009, lalu dilanjutkan DPR periode 2009-2014.

Semula DPR berencana membangun gedung baru senilai Rp 1,8 triliun. Kemudian angka ini diturunkan menjadi Rp 1,6 triliun. Atas rekomendasi Kementerian Pekerjaaan Umum, angkanya ditekan hingga menjadi Rp 777 miliar. Sempat disebut ada fasilitas spa dan kolam renang di gedung baru ini, namun kemudian diluruskan oleh DPR.

Karena mendapat penolakan dari masyarakat, akhirnya rencana pembangunan gedung baru DPR ini dibatalkan. Dana sekitar Rp 620 miliar untuk pembangunan gedung baru pun sudah dikembalikan ke negara. Uang yang sudah dipakai dalam proses pembangunan gedung baru DPR, seperti tender dan sebagainya, hangus. Namun bila nanti pemerintah berniat membangun gedung baru DPR, dokumen yang ada bisa digunakan lagi.

2. Pengadaan Laptop

DPR periode 2004-2009 pernah merencanakan pengadaan laptop sebanyak 550 unit untuk anggota DPR. Sebagai dengan anggaran yang telah disetujui oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, harga satu unit laptop adalah Rp 21 juta dengan spesifikasi besar layar laptop 10-11 inchi. Sehingga total anggaran pengadaan laptopnya adalah Rp 12,1 miliar. Anggaran ini sudah masuk DIPA tahun 2007.

Karena muncul pro dan kontra di masyarakat, bahkan di internal DPR sendiri, proyek ini lantas dibatalkan. Anggaran pengadaan laptop tersebut dialokasikan bagi peningkatan kinerja anggota DPR.

3. Finger Print

DPR menyepakati penggunaan sistem absen finger print. Sistem absen pemindai sidik jari ini hanya akan diterapkan di ruang rapat paripurna. Rencananya proyek ini bakal menyerap anggaran Rp 4 M. Namun karena mendapat kritik masyarakat, akhirnya anggaran diturunkan sedikit jadi Rp 3,7 M.

"Memang waktu itu kita sesuai vendor Rp 4 M sekarang ada lagi lebih murah Rp 3,7 M. Kita compare lagi," tutur Kepala Biro Harbangin Setjen DPR, Sumirat, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/1/2012).

Proses tender akan dimulai per tanggal 16 Januari 2012. Pemasangan akan dilakukan dalam waktu dekat. Nantinya di pintu masuk ruang paripurna ada 16 finger print, yakni 8 masuk dan 8 keluar.

Setjen DPR mengakui sebenarnya pengadaan finger print bisa ditekan. Bahkan sampai hitungan dua ratus jutaan rupiah. Tapi Setjen DPR ingin memilih sistem absen yang mahal agar dapat memberikan fasilitas yang paling mutakhir kepada anggota DPR. Dijelaskan Setjen DPR, yang mahal adalah software, CCTV dan aplikasinya.

4. Renovasi Toilet

Humas Setjen DPR, Jaka Winarko, mengatakan DPR akan mengalokasikan dana Rp 2 miliar untuk renovasi toilet. Renovasi diperlukan lantaran banyak toilet di Gedung Nusantara I DPR yang sudah rusak dan bau. Apabila nantinya renovasi toilet tidak mencapai Rp 2 miliar, maka sisa anggaran akan dikembalikan ke kas negara.

Estimasi toilet yang akan diganti sekitar 220 unit. Disesuaikan dengan tingkat kerusakan masing-masing. Karena sifatnya renovasi, maka jika toilet masih bagus tidak akan diganti. Kegiatan dimulai tanggal 16 Januari

Rencana renovasi toilet ini mendapat sorotan lantaran dilakukan saat sedang ada ketidakpercayaan dari publik, baik soal masalah korupsi, mafia anggaran dan pembangunan gedung mewah. Jika renovasi toilet memang mendesak dilakukan, maka harus dilakukan setransparan mungkin.

Selain proyek-proyek itu, DPR juga mendapat sorotan ketika menggelar sejumlah studi banding ke luar negeri. Misalnya saja ketika Komisi I DPR menggelar studi banding pada April 2011 ke Prancis dan Italia untuk keperluan RUU Intelijen. Komisi VIII DPR juga melawat ke China dan Australia untuk studi banding soal fakir miskin. Dewan beralasan studi banding perlu dilakukan karena output-nya untuk tolak ukur RUU yang sedang dirancang.